Kebijakan BGN Dipertanyakan, Pengadaan Motor Listrik Dinilai Prematur

Di saat harga kebutuhan pokok terus naik, daya beli masyarakat menurun, dan akses terhadap pekerjaan semakin terbatas, kebijakan pengadaan kendaraan operasional tersebut justru dipandang sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Motor listrik yang dibeli melalui APBN dengan nilai sekitar Rp6,9 miliar itu direncanakan untuk mendukung operasional anggota SPPG dalam program MBG.

Namun, belum terdistribusinya ribuan unit kendaraan tersebut menimbulkan pertanyaan luas di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak menilai persoalan ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan mencerminkan lemahnya perencanaan serta kurangnya kepekaan terhadap kondisi sosial.

Kebijakan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai urgensi pengadaan. Pembelian dilakukan saat kesiapan distribusi dan implementasi di lapangan belum matang. Selain itu, tidak adanya skema pelaksanaan yang jelas dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi yang selama ini dibebankan kepada masyarakat.

Lebih jauh, program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi nasional kini dinilai berpotensi kehilangan legitimasi. Ketidaksiapan instrumen pendukung di lapangan memperkuat keraguan publik terhadap efektivitas program tersebut. Bahkan, sebagian masyarakat mulai menyoroti potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Ketua KOMKAR (Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat), Irfan, menilai kondisi ini mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola kebijakan publik. Menurutnya, terdapat tiga masalah utama, yakni kegagalan perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat, pemborosan anggaran di tengah tekanan ekonomi, serta minimnya akuntabilitas dalam penggunaan dana program strategis nasional.

Ia juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit terbuka dan transparan terhadap pengadaan 21.801 unit motor listrik, termasuk pengadaan barang lain seperti kaos kaki, laptop, dan tablet. Selain itu, pemerintah diminta membuka secara rinci seluruh proses pengadaan di Badan Gizi Nasional, termasuk spesifikasi barang dan mekanisme pelaksanaannya.

Menurut Irfan, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai alasan pengadaan tersebut. Ia menambahkan, apabila pengadaan tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), maka berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Irfan juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG agar tidak menjadi beban baru bagi negara maupun berpotensi dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.

TNI dan Polri memiliki fungsi dasar yang saling melengkapi dalam merespons dinamika geopolitik global, dengan fokus pada pertahanan kedaulatan negara dan pemeliharaan stabilitas dalam negeri. Di tengah ketegangan global yang kompleks, sinergitas keduanya mutlak diperlukan untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga. Selain itu, Irfan menekankan pentingnya menjaga profesionalitas lembaga negara, termasuk memastikan fungsi institusi seperti TNI dan Polri tetap berjalan sesuai tugas pokoknya dalam menjaga pertahanan dan keamanan, dimana lembaga tersebut anggotanya terlibat langsung dalam pengurusan dapur MBG.

Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam penerapan efisiensi anggaran. Ketika masyarakat diminta berhemat, kebijakan yang diambil negara harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan efektivitas. Jika pemborosan justru terjadi di tingkat kebijakan, maka yang terancam bukan hanya kualitas program, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah, tutup Irfan.

(*/vo)

1 2 »

Baca Juga