Zulkifli mengatakan DLHK Sulbar akan terus membuka ruang komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa maupun pihak terkait untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan lingkungan dan kehutanan.
“DLHK Sulbar akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten maupun pihak terkait dalam rangka mendukung penyelesaian berbagai persoalan lingkungan dan kehutanan di Sulawesi Barat,” katanya.
Menurutnya, penanganan persoalan TPA maupun kawasan hutan membutuhkan sinergi lintas pemerintahan. Koordinasi juga diperlukan agar setiap langkah yang ditempuh tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi tetap memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan.
Koordinasi tersebut diharapkan memperkuat sinergi Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, termasuk dengan DPRD Sulbar serta pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang menekankan pembangunan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang kolaboratif serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, DLHK Sulbar mendorong agar berbagai kebutuhan dan persoalan di daerah dapat ditindaklanjuti secara tepat dan terukur, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, menjaga fungsi kawasan hutan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan turut mendukung pembangunan Sulawesi Barat yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*/wu)
