“Kami berharap koordinasi seperti ini terus berlanjut, sehingga program bantuan listrik gratis dapat menjangkau seluruh masyarakat Sulbar yang membutuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, meminta pemerintah desa dan kelurahan lebih aktif melakukan pendataan serta mengusulkan masyarakat kurang mampu di wilayah masing-masing.
Menurutnya, dari total 648 desa di Sulawesi Barat, baru sekitar 250 desa yang telah mengajukan usulan calon penerima BPBL.
“Program BPBL adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada warga Sulbar yang tertinggal dari akses energi. Kami di Dinas ESDM berharap pemerintah desa dan kelurahan peduli dengan masyarakatnya untuk diusulkan dalam program BPBL, karena hingga saat ini baru 250 desa yang sudah mengusulkan dari total 648 desa se-Sulbar,” ujar Bujaeramy.
Ia menegaskan, keberhasilan program BPBL tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang menerima bantuan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup.
“Listrik adalah pintu masuk bagi berbagai kemajuan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi produktif. Karena itu, kami tidak akan berhenti berupaya memperluas akses listrik bagi seluruh lapisan masyarakat Sulbar,” tegasnya.
Percepatan BPBL tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung agenda pembangunan daerah melalui Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya penguatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.
Sinkronisasi data antara pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting agar intervensi program dapat berjalan tepat sasaran.
Dengan semakin aktifnya pemerintah desa dan kelurahan dalam mengusulkan calon penerima, Dinas ESDM Sulbar optimistis akses listrik bagi masyarakat kurang mampu dapat terus diperluas dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (*/wu)
