Selain memperkuat kapasitas internal pemerintah, Junda menekankan perlunya sosialisasi kepada para penyedia barang dan jasa. Pemahaman penyedia terhadap mekanisme baru dinilai penting untuk mencegah kendala ketika Katalog Versi 6 mulai diterapkan.
“Ini penting sekali. Jangan sampai kalau kita tidak mengikuti yang diarahkan tersebut, karena ini sistem. Nanti sistemnya yang bisa terkunci atau merepotkan kita semua,” pungkasnya.
Junda juga mengapresiasi dukungan tenaga dari Sulawesi Selatan yang telah memiliki pengalaman dalam penerapan Katalog Versi 6. Transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu Sulbar mempercepat proses adaptasi.
“Alhamdulillah, ini dibantu oleh tenaga dari Sulawesi Selatan yang sudah menerapkan itu tahun ini. Maka kita belajar dan meningkatkan kompetensi kita juga dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.
Ia berharap peningkatan kompetensi tidak hanya berhenti pada pengelola pengadaan, tetapi juga diikuti pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk para penyedia.
Dengan kesiapan SDM dan pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme baru, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis penerapan Katalog Versi 6 dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa serta mendukung pelayanan pemerintahan yang semakin efektif dan adaptif terhadap perubahan sistem. (*/wu)
