Menurut Febrianto, penguatan kompetisi di lingkungan pendidikan penting untuk membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan. PSSI Sulbar juga ingin mempelajari sistem pembinaan sepak bola Jepang yang mengembangkan potensi pemain melalui sekolah dan kompetisi berjenjang.
Menanggapi rencana tersebut, Gubernur Suhardi Duka mendorong PSSI Sulbar memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Dinas Pendidikan agar pembinaan sepak bola di sekolah dapat berjalan lebih terarah.
Ia menilai sekolah memiliki peran penting dalam menemukan dan mengembangkan bakat atlet muda. Karena itu, satuan pendidikan diharapkan memberikan perhatian terhadap kegiatan olahraga, khususnya sepak bola.
Gubernur juga mendorong PSSI kabupaten mengambil peran sebagai penyelenggara kompetisi di daerah dengan tetap membangun koordinasi bersama pemerintah dan satuan pendidikan.
Selain pembinaan olahraga, PSSI Sulbar turut merancang konsep penyelenggaraan kompetisi yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Konsep tersebut diarahkan untuk menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitar stadion. Saat pertandingan berlangsung, pelaku UMKM dapat memanfaatkan area di luar stadion untuk memasarkan berbagai produk kepada penonton dan masyarakat.
“Kami ingin kompetisi tidak hanya memberikan manfaat bagi sepak bola, tetapi juga berdampak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM,” jelas Febrianto.
Dalam pemaparannya, Febrianto juga menyampaikan laporan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI Sulbar, pembahasan dukungan sekitar 1.500 bola dari PSSI Pusat untuk kebutuhan pembinaan, serta sejumlah agenda strategis organisasi lainnya.
Melalui dukungan pemerintah daerah dan penguatan program pembinaan, PSSI Sulbar berharap kompetisi sepak bola di daerah dapat berkembang secara berjenjang, melahirkan pemain potensial, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan olahraga.
Sementara itu, Pemprov Sulbar menyatakan dukungannya terhadap pengembangan sepak bola melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program serta kemampuan keuangan daerah. (*/w)












