Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, menambahkan bahwa pengawasan yang baik bukan hanya mendeteksi kesalahan, tetapi juga mencegahnya.
“Arahan Mendagri sangat relevan. Kami di Inspektorat Sulbar berkomitmen memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, agar pembangunan di Sulbar berjalan akuntabel dan tepat sasaran,” tutur Natsir.
Rakornas juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, antara lain Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aries Marsudiyanto. Mereka memberikan pembekalan terkait strategi pengawasan, pemberantasan korupsi, serta penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, Rakornas turut dirangkaikan dengan penyerahan Penghargaan Anggaraksa Dharma kepada Inspektur Daerah berprestasi oleh Mendagri, serta penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Kemendagri dan BPKP.
Acara juga disertai launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) sebagai inovasi digital untuk memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Rangkaian kegiatan Rakornas akan berlanjut hingga Jumat (10/10/2025) dengan pelaksanaan Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI), yang akan membahas laporan pertanggungjawaban Ketua FIDSI periode 2021–2025 serta pemilihan Ketua Umum FIDSI periode 2025–2029.
Dengan semangat sinergi dan profesionalisme, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Inspektorat Daerah berkomitmen mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil, demi terwujudnya Sulbar Maju dan Sejahtera. (*/wu)
