Pemerintahan

Biro Organisasi Sulbar Dampingi Majene Perkuat RB dan SAKIP

×

Biro Organisasi Sulbar Dampingi Majene Perkuat RB dan SAKIP

Sebarkan artikel ini

MAMUJU, Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja jajaran Bagian Organisasi Setda Pemerintah Kabupaten Majene, Jumat (13/2/2026), dalam rangka konsultasi penguatan tata kelola pemerintahan. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan implementasi Budaya Kerja.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis Pemkab Majene untuk mengakselerasi peningkatan kinerja organisasi, khususnya dalam mendongkrak capaian nilai pada tiga indikator utama Reformasi Birokrasi tersebut.

BACA JUGA:  Gubernur Sulbar Ingatkan Risiko APBD dan Peran Data Akurat dalam Rapat Evaluasi Triwulan I

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Sulbar, Timothius, yang menerima langsung rombongan Majene, menjelaskan konsultasi ini difokuskan pada berbagi strategi dan praktik baik dalam peningkatan nilai RB, SAKIP, dan Budaya Kerja.

“Kedatangan teman-teman dari Bagian Organisasi Setda Majene untuk mengkoordinasikan mengenai kiat yang dapat diupayakan dalam meningkatkan nilai ketiga indikator, yakni SAKIP, RB, dan Budaya Kerja,” jelas Timothius.

BACA JUGA:  Kominfo Sulbar Rilis Capaian Kinerja 2025, Wujudkan Sulbar Digital yang Terintegrasi

Ia menambahkan, Biro Organisasi melalui Tim RB yang telah dibentuk memberikan sejumlah masukan, terutama terkait penguatan tata kelola pemerintahan guna menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil.

Pada aspek akuntabilitas kinerja, pihaknya mendorong penerapan cascading indikator kinerja mulai dari level tertinggi hingga unit kerja terkecil agar selaras dengan regulasi dan target kinerja organisasi.

BACA JUGA:  Bimtek PPID Sulbar, Sekda Junda Maulana Ajak Pengelola Informasi Tingkatkan Kompetensi

Kegiatan ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas di Sulawesi Barat. (*/wu)