Selain itu, pemerintah daerah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan serta mempersempit rasio gini, yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan ekonomi di Sulbar. “Ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang semakin harmonis dalam menjalankan program pembangunan,” tambah Gubernur Duka.
Gubernur Duka menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menjalankan program pembangunan dalam satu arah kebijakan. “Tidak boleh lagi kabupaten berjalan ke kiri sementara provinsi ke kanan. Sekarang kita satu langkah bersama menyelesaikan persoalan secara tuntas,” ujarnya.
Meskipun banyak harapan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran daerah, pemerintah tetap menerapkan skala prioritas pembangunan dan memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan anggaran tambahan.
Pada 2025, pemerintah pusat telah mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar untuk pembangunan jalan daerah di Kabupaten Pasangkayu di luar ruas jalan nasional. Pada 2026, Pemprov Sulbar kembali memperjuangkan pendanaan pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk tiga ruas jalan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
“Saya sudah dijanji oleh Pak Dody Hanggodo (Menteri PUPR), tetapi kita juga memahami bahwa ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak anggaran PU yang berangkat ke sana,” ungkap Gubernur.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap optimistis bahwa dukungan pusat akan terealisasi, untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Pasangkayu dan daerah lainnya. (*/wu)
