“Sekolah Rakyat Terintegrasi bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi juga wujud kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Karena itu, setiap instansi harus bergerak cepat dan menyelesaikan dokumen sesuai tanggung jawabnya,” ujar Muh. Jaun.
Ia menambahkan, keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan menjadi model pendidikan berbasis masyarakat yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulbar, sejalan dengan visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun SDM yang unggul dan berkarakter.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh instansi terkait.
“Kami berharap percepatan ini dapat membuat Sekolah Rakyat Terintegrasi segera beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi warga Sulbar,” ujar Abdul Wahab.
Rakor ini menandai komitmen lintas instansi dalam memperkuat pembangunan sektor pendidikan berbasis sosial, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga teknis menuju Sulbar Maju dan Sejahtera. (*/wu)
