Dalam sambutannya, Suhardi Duka menegaskan pentingnya momen tersebut bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah, mengingat posisi Sekda Sulbar telah kosong hampir satu tahun sejak 14 November 2024.
“Kita ketahui bersama bahwa jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat kosong sejak 14 November 2024. Dan hari ini, setelah melalui proses panjang, kita akhirnya menetapkan Sekda definitif,” ujar SDK.
Proses seleksi jabatan Sekda dilakukan secara terbuka dan profesional, melibatkan tim independen. Hasil seleksi kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan ke Sekretariat Negara, hingga akhirnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Junda Maulana sebagai Sekda Sulbar.
“Kami bersama Pak Wakil Gubernur Salim S. Mengga menyerahkan sepenuhnya kepada tim seleksi. Prosesnya berjalan transparan hingga keluarnya Keputusan Presiden,” jelas Suhardi Duka.
SDK menekankan, jabatan Sekda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi dan sentral administrasi daerah. Ia berharap Junda Maulana mampu memastikan sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten, sekaligus memperkuat koordinasi antar-OPD.
“Sekda itu sentral pembinaan tata kelola pemerintahan. Di tangan saudara, ada tanggung jawab besar untuk mengoordinasikan perangkat daerah dan memastikan kebijakan berjalan selaras dari pusat hingga kabupaten,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suhardi Duka juga menyoroti pentingnya peran Sekda dalam mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, termasuk pelaksanaan Asta Cita Presiden serta Panca Daya Gubernur-Wakil Gubernur Sulbar seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, dan energi daerah.
“Semua program strategis nasional menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk mensukseskan Asta Cita Bapak Presiden,” tambah SDK.
Pelantikan ini menjadi tonggak baru dalam reformasi birokrasi Sulawesi Barat. Dengan pengalaman panjang di dunia pemerintahan, Junda Maulana diharapkan membawa semangat kolaborasi, profesionalisme, dan inovasi birokrasimenuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*/wu)
