Mamuju, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) akan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 sebagai upaya memperkuat arah pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9/2/2026, bertempat di Aula Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, dan dapat diikuti secara daring melalui Zoom Meeting serta kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar.
Forum konsultasi publik ini menjadi momentum strategis dalam mengawal visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, sekaligus memastikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Sejumlah narasumber dijadwalkan hadir, di antaranya perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, akademisi Universitas Gadjah Mada Amirullah Setya Hardi, serta jajaran kepala perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kepala Bapperida Amujib, Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra, dan Kepala Bapenda Abdul Wahab Hasan Sulur.
Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2027, sekaligus menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029.
Melalui forum ini, pemerintah daerah membuka ruang dialog terbuka untuk menghimpun gagasan, kritik konstruktif, dan rekomendasi kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan arah pembangunan daerah semakin tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Forum konsultasi publik ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas. Partisipasi tersebut penting agar kebijakan pembangunan tahun 2027 semakin tajam dan berdampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Amujib.
Melalui pendekatan perencanaan yang terbuka dan kolaboratif, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap tantangan pembangunan daerah. Bapperida Provinsi Sulawesi Barat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif guna menghasilkan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*/wu)
