“Jika pemerintah pusat menerima ketiga usulan ini, angka belanja pegawai bisa sesuai dengan ketentuan,” kata Arsal. Namun, jika usulan ini tidak diterima, menurut Gubernur Suhardi Duka, daerah akan kesulitan bergerak meskipun dengan pemecatan P3K atau ASN yang ada.
Forum ini juga mencatat bahwa fokus pembangunan 2027 meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi, serta hilirisasi produk unggulan daerah. Namun, tanpa solusi untuk masalah belanja pegawai, Sulbar mungkin akan kesulitan mencapai target-target tersebut.
“Jika tidak ada upaya dari pemerintah pusat, maka program pembangunan di daerah bisa terhambat,” tegas Gubernur.
(*/wu)
