Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) menegaskan komitmennya memperkuat Panca Daya Ketiga, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, melalui akselerasi pembangunan kesehatan berbasis data.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (20/1/2026), yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana.
Capaian pembangunan kesehatan Sulawesi Barat menunjukkan tren positif. Salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) yang naik dari 69,91 tahun pada 2020 menjadi 71,44 tahun pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat sebagai hasil penguatan layanan kesehatan dasar, promotif, dan preventif. Meski demikian, disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan sehingga pemerataan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi prioritas.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 tercatat 36 kasus kematian ibu yang tersebar di enam kabupaten, dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene. Sementara itu, kematian bayi mencapai 326 kasus, yang didominasi gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskular, serta kasus berat badan lahir rendah dan prematuritas.
“Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, serta sistem rujukan maternal dan neonatal yang lebih responsif,” jelas dr. Nursyamsi.
Di sisi lain, prevalensi stunting Sulawesi Barat tahun 2025 tercatat 26,80 persen, masih berada di atas target 26 persen. Kabupaten dengan prevalensi tertinggi yakni Majene (30,72 persen), Mamasa (30,30 persen), dan Mamuju (29,31 persen). Sementara Kabupaten Mamuju Tengah (19,59 persen) dan Pasangkayu (21,07 persen) telah berada di bawah target.
Menurut dr. Nursyamsi, data menunjukkan daerah dengan cakupan pengukuran balita yang tinggi cenderung memiliki prevalensi stunting lebih rendah.
“Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan pengukuran balita,” ujarnya.
Saat ini, cakupan pengukuran balita (D/S) di tingkat provinsi baru mencapai 75,38 persen, masih di bawah target 85 persen, dan belum ada satu pun kabupaten yang mencapai target tersebut. Selain itu, persentase balita gizi kurang usia 6–59 bulan yang memperoleh Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal baru mencapai 20,3 persen.
Menyikapi kondisi tersebut, DKPPKB Sulbar menegaskan komitmennya memperkuat intervensi gizi terpadu, meningkatkan cakupan dan kualitas pengukuran balita, serta mengoptimalkan PMT berbasis pangan lokal sebagai langkah strategis percepatan penurunan stunting dan pembangunan SDM Sulawesi Barat yang sehat dan berdaya saing melalui Program PASTI PADU. (*/wu)
