Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan arah baru perencanaan pembangunan daerah yang harus berbasis empati sosial dan berangkat dari kondisi riil masyarakat. Penegasan ini menjadi komitmen awal pasca dirinya dilantik sebagai Kepala Bapperida Sulbar.
Arahan tersebut disampaikan Amujib dalam pertemuan internal perdana bersama seluruh jajaran Bapperida Sulbar yang berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Sulbar. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar bersifat administratif, tetapi harus lahir dari kepekaan sosial dan pemahaman langsung terhadap persoalan masyarakat, sejalan dengan Program Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Rabu, 21/01/2026.
Menurut Amujib, integritas seorang perencana pembangunan tidak hanya diukur dari kualitas dokumen kebijakan yang disusun, tetapi juga dari keselarasan antara kebijakan, sikap, dan perilaku aparatur pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menegaskan bahwa perubahan paradigma birokrasi harus dimulai dari internal organisasi. Oleh karena itu, Amujib menargetkan lingkungan internal Bapperida Sulbar menjadi teladan dalam penanganan persoalan sosial, seperti kemiskinan, stunting, dan anak putus sekolah.
“Bapperida adalah unit yang mengurusi persoalan paling mendasar di masyarakat, mulai dari kemiskinan, anak tidak sekolah, hingga kesejahteraan keluarga. Karena itu, kita harus menjadi teladan terlebih dahulu dengan membangun kesejahteraan keluarga kita masing-masing,” tegas Amujib.
Selain menanamkan nilai empati dan keteladanan, Amujib juga mendorong peningkatan standar kinerja seluruh jajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ia menargetkan Bapperida Sulbar mampu masuk nominasi perencanaan pembangunan terbaik tingkat nasional pada tahun 2027.
“Target kita tahun 2027 harus masuk nominasi perencanaan terbaik nasional. Minimal sepuluh besar, dan kalau bisa lima besar,” ujarnya.
Ia berharap Bapperida Sulbar dapat unggul dalam berbagai indikator penilaian nasional, seperti Indeks Reformasi Birokrasi (RB), SAKIP, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang sekaligus menjadi dasar dalam penilaian kinerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Komitmen tersebut disepakati bersama seluruh jajaran Bapperida Sulbar untuk diterapkan tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai aparatur pemerintah.
Pertemuan internal ini dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Hasanuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Sulbar. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengenalan seluruh personel dan jajaran kepala bidang sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal organisasi. (*/wu)
