Mamuju – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) Nomor S/31/WPJ.15/2026 dengan menggelar rapat koordinasi internal terkait pengiriman data dan/atau informasi Pemerintah Daerah periode tahun data 2025 mengenai Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada Jumat, 30 Januari 2026, dan dipimpin langsung oleh Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat, Amir, bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Sulbar.
Kegiatan ini diikuti oleh PJF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya dan Ahli Muda, PJF Penata Perizinan Ahli Madya dan Ahli Muda, serta Staf Pengelolaan dan Penyajian Data serta Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan.
Plt. Kepala DPMPTSP Sulbar, Amir, dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan dan penyampaian data perizinan berusaha harus dilakukan secara akurat, terintegrasi, dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kegiatan ini penting untuk memastikan seluruh data perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki pemerintah daerah dapat tersaji dengan baik dan sesuai ketentuan. Ini juga merupakan wujud komitmen DPMPTSP Sulbar dalam mendukung transparansi data serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat,” ujar Amir.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola data perizinan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
Rapat koordinasi ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, khususnya melalui optimalisasi pelayanan di bidang penanaman modal.
Melalui kegiatan tersebut, DPMPTSP Sulbar berharap seluruh perangkat yang terlibat dapat meningkatkan kesiapan dan koordinasi data, sehingga proses pengiriman informasi kepada Kemenkeu RI dapat berjalan optimal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*/wu)
