-
Verifikasi alert penyakit wajib dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam.
-
Screening data dilakukan sebelum dikirim ke web SKDR untuk menjaga validitas laporan.
-
Peningkatan Event Based Surveillance (EBS) atau laporan berbasis kejadian secara real-time.
-
Setiap sinyal penyakit harus disertai penyelidikan epidemiologi (PE).
-
Surveilans aktif di masyarakat dilakukan dengan analisis kasus mingguan.
-
Ketelitian dalam penggunaan kode penyakit diperkuat untuk akurasi nasional.
-
Kasus PD3I seperti campak dan AFP wajib disertai PE dan pengambilan sampel.
-
Diperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan rumah sakit dan lintas program daerah.
Secara umum, kinerja petugas surveilans di Kabupaten Mamuju Tengah dinilai cukup baik, terutama dalam ketepatan waktu pelaporan mingguan. Namun, aspek verifikasi sinyal dan dokumentasi epidemiologi masih perlu ditingkatkan, termasuk pengisian format deskripsi kejadian dan rencana tindak lanjut.
Untuk memperlancar pelaporan, Dinkes Sulbar mengimbau agar puskesmas memanfaatkan berbagai kanal SKDR, seperti SMS, WhatsApp, atau website resmi, guna mencegah keterlambatan data.
Dengan penguatan koordinasi dan pelaporan tersebut, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat berharap sistem surveilans daerah semakin tangguh, deteksi dini semakin optimal, dan masyarakat lebih terlindungi dari potensi KLB maupun wabah di masa mendatang.
“Kami ingin setiap data menjadi dasar tindakan yang cepat dan tepat. Semakin dini kita mendeteksi, semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan,” tutup Nursyamsi.
(*/MI)
