Masyarakat juga menilai seharusnya dana desa digunakan untuk program prioritas, seperti perbaikan jalan tani, irigasi, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Namun dalam kenyataannya, mereka tidak melihat hasil yang sepadan dengan jumlah dana yang digelontorkan setiap tahun.
Kondisi ini membuat warga mendesak agar aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk menelusuri dugaan penyelewengan tersebut. Mereka juga menuntut adanya langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Adapun tuntutan masyarakat Desa Salumakki meliputi:
- APH segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana desa di Salumakki.
- Menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat yang terbukti menyelewengkan anggaran.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
- Mencegah praktik serupa melalui pengawasan yang ketat dan rutin.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah Desa Salumakki belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Sementara itu, desakan dari masyarakat agar dilakukan audit dan investigasi terus menguat.
Kasus dugaan penyelewengan dana desa bukan hal baru di wilayah Kabupaten Mamuju. Karena itu, masyarakat berharap agar kejadian di Salumakki menjadi perhatian serius bagi semua pihak, agar dana desa benar-benar dikelola sesuai peruntukannya demi kesejahteraan rakyat di pedesaan. (*/wu)
