Tommo – Upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD BPTPH Sulbar membuahkan hasil. Sebanyak 7 hektare tanaman padi di Desa Tamemongga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, berhasil dikendalikan dari serangan penyakit bercak daun cokelat.
Langkah pengendalian ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Swasembada Pangan serta Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam menjaga ketahanan dan surplus pangan daerah.
Pemantauan lanjutan dilakukan pada Rabu (21/1/2026) pascapelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT (GERDAL OPT) secara swadaya yang dilaksanakan pada 14 Januari 2026, menggunakan bahan aktif metil tiofanat. Kegiatan tersebut diakomodir oleh Penanggung Jawab Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Wilayah I Salugatta bersama Koordinator POPT Kabupaten Mamuju, POPT Kecamatan Tommo, PPL Desa Tamemongga, serta kelompok tani Sipatujui I.
Sebelumnya, POPT Kecamatan Tommo, Thomas, telah menyampaikan peringatan dini terkait serangan penyakit bercak daun cokelat pada pertanaman padi kelompok tani Sipatujui I seluas 7 hektare dari total 61 hektare luas tanam, dengan intensitas serangan mencapai 22,22 persen, serta potensi perluasan serangan hingga 15 hektare, sehingga direkomendasikan segera dilakukan pengendalian.
Penanggung Jawab LPHP Wilayah I Salugatta, Sukri, menjelaskan bahwa rata-rata produksi padi kelompok tani tersebut berkisar 5–6 ton per hektare. Apabila serangan OPT tidak segera dikendalikan, potensi kehilangan hasil dapat mencapai 16,63 persen atau sekitar 813 kilogram gabah kering panen.
“Hasil pengamatan pasca-GERDAL OPT menunjukkan seluas 3 hektare telah pulih dan terkendali, sementara 4 hektare lainnya masih memerlukan pengendalian lanjutan dengan bahan aktif yang sama, yaitu metil tiofanat,” jelas Sukri.
Sebelum pelaksanaan pengendalian lanjutan, Sukri telah berkoordinasi dengan Kepala UPTD BPTPH Sulbar, Hasdiq Ramadhan, pada 19 Januari 2026. Hasdiq menginstruksikan agar pemantauan dilakukan 7–10 hari setelah pengendalian, sekaligus melaporkan luas lahan yang telah terkendali dan yang masih membutuhkan tindakan lanjutan.
Hasdiq menegaskan pentingnya pemantauan berkelanjutan oleh petugas POPT terhadap perkembangan serangan OPT di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
“Surplus produksi beras di Sulawesi Barat harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Karena itu, kewaspadaan dan respon cepat terhadap serangan OPT menjadi kunci,” pungkasnya. (*/wu)
