Kebijakan ini diklaim tidak menambah beban APBN, karena dilakukan melalui efisiensi industri pupuk nasional dan perbaikan tata kelola distribusi.
Hal ini juga menjadi kelanjutan dari reformasi tata niaga pupuk yang dimulai sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, di mana penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 untuk pertama kalinya dimulai tepat waktu sejak 1 Januari.
Tani Merdeka Mamuju menilai, turunnya harga pupuk ini akan memberikan dampak langsung bagi petani di Sulawesi Barat, terutama . Menekan biaya produksi bagi petani sawah, kakao, dan hortikultura. Meningkatkan pendapatan petani melalui efisiensi biaya input. Mendorong peningkatan produktivitas pangan dan perkebunan daerah. Memperkuat kepercayaan petani terhadap arah pembangunan pertanian nasional.
“Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk benar-benar menata sektor pangan dari bawah. Kami di Tani Merdeka akan terus mengawal agar pupuk bersubsidi ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan petani di desa,” pungkas Mawardi.
DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Mamuju berharap agar penurunan harga pupuk ini diikuti dengan pengawasan distribusi yang ketat, transparansi stok di lapangan, serta peningkatan kuota pupuk untuk komoditas strategis seperti kakao, padi, dan jagung di Sulawesi Barat.
Kebijakan ini adalah tonggak sejarah baru dalam perjalanan bangsa menuju kedaulatan pangan nasional – di mana pemerintah, petani, dan masyarakat bekerja bersama untuk membangun pertanian yang kuat, mandiri, dan sejahtera. (*/wu)
