MAMUJU, Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menggelar Workshop Tematik & Temu Da’i/Muballigh bertema “Transformasi Otoritas & Masa Depan Keagamaan”, Jumat (14/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis merespons perubahan lanskap dakwah di era digital sekaligus menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Workshop menghadirkan para da’i/muballigh, pengurus masjid, aktivis dakwah, akademisi, serta narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk unsur TNI, pakar hukum tata negara, dan profesional broadcaster. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk memperkuat ekosistem dakwah di Sulawesi Barat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulbar, Jaun, menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memahami agama. Generasi muda kini banyak belajar melalui potongan video singkat, konten viral, hingga siaran langsung di media sosial yang tidak selalu menghadirkan rujukan utuh dan mendalam.
“Perubahan ini tidak bisa kita tolak, tetapi harus dipahami dan direspons secara bijaksana. Di sinilah posisi da’i sangat strategis sebagai penjaga harmoni sosial, perekat kebangsaan, dan peneduh di tengah polarisasi,” ujar Jaun.
Ia menekankan pentingnya dakwah progresif yang tidak hanya normatif dan tekstual, tetapi juga kontekstual dan solutif secara sosial. Dakwah, menurutnya, harus menghadirkan agama sebagai solusi, bukan sumber kegelisahan publik.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, menjelaskan bahwa workshop ini dirancang untuk memetakan tantangan riil yang dihadapi para da’i di lapangan. Melalui pre-test, diskusi interaktif, hingga post-test, pihaknya ingin menyusun basis data serta rekomendasi strategis untuk penguatan dakwah berkelanjutan di Sulbar.
“Ruang digital bukan sekadar ruang ekspresi, tetapi ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Karena itu, narasi keagamaan harus menjadi penyejuk dan perekat, bukan pemicu polarisasi,” kata Murdanil.
Pada kesempatan yang sama, akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa dakwah merupakan proses transformasi sosial dan misi peradaban. Ia mengingatkan bahwa di era digital, popularitas kerap disalahartikan sebagai otoritas keagamaan.
“Siapa pun kini bisa berbicara atas nama agama. Tantangannya adalah memastikan standar keilmuan, sanad yang jelas, serta literasi keagamaan digital tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi antara front stage dan back stage seorang da’i, yakni keselarasan antara ucapan dan tindakan. Menurutnya, kredibilitas tidak dibangun dari viralitas, melainkan dari integritas dan akhlak.
Melalui workshop ini, Pemprov Sulbar berharap lahir gerakan bersama membangun masa depan keagamaan yang kokoh, harmonis, dan adaptif terhadap perkembangan digital, tidak hanya di Mamuju, tetapi di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (*/wu)
