Instruksi kesiapsiagaan yang disampaikan Ridwan juga sejalan dengan kebijakan nasional. BNPB dan Kementerian PUPR RI telah mengimbau seluruh daerah untuk memperkuat kesiapan menghadapi fenomena iklim ekstrem yang dipengaruhi La Nina dan perubahan iklim global. Daerah diminta meningkatkan fungsi infrastruktur pengendali banjir, memperbaiki saluran drainase, serta menyiapkan jalur evakuasi masyarakat.
Ridwan menegaskan bahwa langkah Dinas PUPR Sulbar merupakan bagian dari strategi mitigasi daerah yang terintegrasi dengan arah kebijakan nasional. Dengan memperkuat sistem drainase, menjaga infrastruktur jalan dari risiko longsor, serta menyiagakan personel di lapangan, dampak bencana diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.
Selain antisipasi teknis, ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BPBD, pemerintah kabupaten, dan masyarakat, untuk membangun sistem penanganan bencana yang komprehensif.
“Dengan menjaga lingkungan hidup, kita tidak hanya menjaga kualitas infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Ridwan.
Langkah antisipatif Dinas PUPR Sulbar ini juga mendukung Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya misi keempat, yaitu membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. (*/wu)
