Ada empat hal yang perlu dicermati dalam penyusunan naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terkait perlindungan dan pelestarian, pengelolaan pengusahaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, penegakan hukum dan sanksi serta kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota.
“Keempat hal ini lah yang menjadi konsep yang kita peroleh hari ini,” tambah Prof. Dr. Aminuddin..
Lebih lanjut ia mengatakan harapannya dengan masukan yang ada dari empat poin tersebut melalui tiga pendekatan yakni ekologi, ekonomi dan sosial, bisa menyelesaikan dengan segera rancangan naskah akademik dan juga rancangan peraturan daerah agar di tahun anggaran 2025 bisa diselesaikan.(*rls)
