Dalam kondisi keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah, Junda Maulana menekankan bahwa setiap anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek strategis harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kalau anggaran ini mau berdampak, maka harus berhasil. Kalau tidak berdampak, dalam keterbatasan fiskal kita, akan semakin sulit meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulbar,” tuturnya.
Melalui layanan clearing house ini, Pemprov Sulbar berharap proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mampu mendorong keberhasilan program strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah. (*/wu)
