Dalam forum tersebut, dilakukan pula verifikasi data jumlah desa, perangkat desa, kelurahan, dan BPD yang telah maupun belum menerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan yang dimaksud mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
Selain paparan teknis, peserta forum turut membahas sejumlah isu penting seperti kendala implementasi, keterbatasan cakupan kepesertaan, serta kebutuhan sinergi antarlembaga dalam memperluas jangkauan program.
“Alhamdulillah, semua data yang disampaikan sudah terverifikasi dengan baik sesuai hasil pengecekan dari Ditjen Bangda Kemendagri,” tambah Darwis.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar Rahmat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulbar, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan Pengelola Keuangan, serta para Sekda kabupaten yang didampingi kepala perangkat daerah terkait.
Melalui forum ini, Bapperida Sulbar berharap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat semakin memperkuat perlindungan bagi pekerja desa, sekaligus menjadi langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*/wu)
