Mamuju, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, memimpin rapat perumusan konsep proposal Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK), Jumat (6/1/2026). Rapat berlangsung di ruang kerja Kepala Biro Pemkesra dan dihadiri perwakilan Bapperida serta Tim Pastipadu.
Rapat ini bertujuan menyusun konsep proposal CSR yang terarah, terukur, dan selaras dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan. Kolaborasi lintas perangkat daerah dan tim teknis dinilai penting untuk memastikan intervensi yang dirancang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Murdanil menegaskan bahwa proposal CSR yang dirumuskan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat miskin serta mendukung kebijakan strategis daerah.
“Konsep CSR yang kita susun harus berbasis data, terintegrasi, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ini bukan sekadar dokumen, tetapi instrumen nyata untuk mempercepat pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia menambahkan, inisiatif tersebut sejalan dengan Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya pada pilar penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pembangunan yang kolaboratif dan inklusif.
“Pancadaya menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan. Melalui CSR, dunia usaha diharapkan berperan aktif mendukung program pemerintah daerah, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial,” tambah Murdanil.
Sementara itu, perwakilan Bapperida dan Tim Pastipadu memberikan sejumlah masukan teknis terkait sinkronisasi program, penentuan indikator kinerja, serta mekanisme pelaksanaan agar proposal CSR yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha, sehingga upaya penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*/wu)
