Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menyatakan dukungan penuh terhadap PT PLN (Persero) dalam upaya mempercepat pembangunan Listrik Desa (Lisdes) hingga menjangkau 100 persen wilayah Sulawesi Barat.
Dukungan tersebut disampaikan Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, saat menerima kunjungan Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Izbet Alighorky, di ruang kerja Kepala Dinas ESDM Sulbar, Rabu (21/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Izbet Alighorky menyampaikan komitmen PLN untuk terus meningkatkan layanan ketenagalistrikan, termasuk menjangkau daerah terpencil dan wilayah dengan akses yang sulit. Saat ini, Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Sulawesi Barat telah mencapai 90,97 persen, namun masih terdapat lebih dari 9 persen masyarakat yang belum menikmati akses listrik PLN.
“Oleh karena itu, program Listrik Desa serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi instrumen penting untuk mendorong rasio elektrifikasi menuju 100 persen,” ujar Izbet.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat 19 desa yang belum berlistrik di Sulawesi Barat, terdiri atas satu desa berstatus wilayah usaha di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, dua desa di Kecamatan Bala Balakang, serta 17 desa lainnya dengan kondisi akses jalan yang sangat ekstrem. Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2025 PLN UP2K Sulbar telah merencanakan pembangunan jaringan listrik di 20 lokasi desa dan dusun yang belum berlistrik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh langkah PLN dalam melistriki seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia juga berharap pemerintah kabupaten dapat memprioritaskan pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju desa-desa yang belum berlistrik.
“Kami juga mendorong sinkronisasi program BPBL Kementerian ESDM dengan program daerah, agar peningkatan rasio elektrifikasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Terkait status wilayah usaha penyediaan tenaga listrik di Pulau Karampuang, Bujaeramy menyampaikan bahwa Dinas ESDM Sulbar akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi penyediaan tenaga listrik di wilayah tersebut.
Selain itu, Dinas ESDM Sulbar mengimbau para kepala desa dan lurah agar segera mengusulkan data masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik atau kWh meter sendiri kepada Dinas ESDM Sulbar, sebagai dasar pendataan dan pengusulan program listrik gratis atau BPBL.
Upaya percepatan listrik desa ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan layanan dasar, termasuk akses energi listrik.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar Qamaruddin Kamil, Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Farid Asyhadi dan Marwazi Abdullah, serta dari PLN UP2K Sulbar Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan Muhammad Djajadi dan Team Leader Perencanaan Listrik Perdesaan Mansyur. (*/wu)
