Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Penyelenggaraan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Senin (2/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik sebagai langkah awal memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi evaluasi pelayanan publik yang akan dilaksanakan tahun ini.
Rakor yang berlangsung di Ruang Kerja Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik itu dipimpin oleh Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, serta dihadiri anggota tim fasilitasi yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana lingkup Biro Organisasi Setda Sulbar.
Dalam arahannya, Subuki menyampaikan sejumlah agenda penting, antara lain rencana dan jadwal pelaksanaan Evaluasi Mandiri PEKPPP, identifikasi lokus OPD dan UPTD yang akan dievaluasi, serta pentingnya keterlibatan Tim Budaya Kerja dalam mendukung pelaksanaan PEKPPP.
“Kita akan melakukan identifikasi OPD dan UPTD yang layak dievaluasi agar memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, kami juga akan memberikan imbauan agar seluruh OPD melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat,” ujar Subuki.
Ia menambahkan, pada tahap persiapan, Biro Organisasi akan melakukan koordinasi dengan seluruh OPD yang direncanakan dilaksanakan pada 4 Februari 2026.
“Untuk pemantauan langsung, rencananya akan dilaksanakan pada 11 hingga 27 Februari 2026,” tambahnya.
Pelaksanaan rakor ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam memastikan terselenggaranya pelayanan dasar yang berkualitas, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui koordinasi yang terstruktur dan keterlibatan aktif seluruh OPD, Pemprov Sulbar berharap pelaksanaan PEKPPP 2026 dapat berjalan optimal serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat. (*/wu)
