Keputusan ini, menurut Suhardi, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN yang dinilai krusial dalam menjaga kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Meski harus melakukan efisiensi, Suhardi menegaskan bahwa sektor-sektor prioritas pembangunan akan tetap dipertahankan.
“Hampir semua sektor seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Peningkatannya mungkin kecil, tapi kita pastikan tidak terhenti,” tegasnya.
Salah satu pos yang terdampak efisiensi adalah dana hibah, termasuk bantuan bagi organisasi kemasyarakatan dan lembaga non-pemerintah.
“Bantuan hibah itu tidak bisa kita hindari, harus kita kurangi,” tambah Suhardi.
Di tengah keterbatasan, Pemprov Sulbar tetap membuka peluang untuk mencari tambahan pembiayaan dari program kementerian di tingkat pusat. Gubernur menyebut upaya untuk mendapatkan “tumpahan anggaran dari APBN” menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga jalannya pembangunan.
“Saya akan berupaya mengambil program-program dari Jakarta untuk menggantikan yang dikurangi di daerah,” katanya.
Meski dihadapkan pada tekanan fiskal yang besar, Pemprov Sulbar tetap berupaya menjaga stabilitas pemerintahan, keberlangsungan pelayanan publik, dan kesinambungan pembangunan.
Dengan strategi efisiensi yang selektif dan fokus pada sektor prioritas, Pemprov Sulbar berharap tetap bisa memenuhi harapan masyarakat meskipun dengan anggaran terbatas.
Kebijakan ini mencerminkan tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah di Indonesia dan menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah harus membuat pilihan-pilihan strategis dalam mengelola anggaran yang terbatas. (*/wu)
