Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Muhammad Nehru Sagena, menilai kebijakan pembatasan gadget perlu diperluas ke tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Ia mengungkapkan bahwa anak-anak sering menghabiskan waktu lebih banyak di luar sekolah, sehingga perlu adanya pendekatan yang komprehensif dalam pembatasan gadget.
Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Darwis Damir, juga menyoroti kenyataan bahwa hampir semua anak memiliki gadget. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat saat ini.
Pemprov Sulbar menegaskan bahwa pembatasan gadget bukanlah bentuk larangan semata, tetapi upaya untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan kesiapan mental generasi muda dalam menghadapi dampak dunia digital. (*/wu)
