Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan realisasi serapan anggaran sebesar 87,85 persen pada Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD 2025 bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar, Kamis (29/1/2026).
Paparan disampaikan langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, yang hadir bersama Plt. Kasubag Tata Usaha, Simon Sinai. Rapat ini menjadi forum pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran perangkat daerah kepada DPRD.
Dalam pemaparannya, Nur Rahmah Parampasi menjelaskan bahwa total serapan anggaran Biro Organisasi pada tahun 2025 mencapai 87,85 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.529.536.739. Capaian tersebut berasal dari dua jenis belanja, yakni belanja barang dan jasa dengan realisasi 87,02 persen, serta belanja modal dengan realisasi 94,44 persen.
“Realisasi anggaran ini mencerminkan komitmen Biro Organisasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerja serta mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel,” ujar Rahmah.
Rapat monev ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Nur Rahmah Parampasi menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting untuk meninjau sejauh mana capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dasar perbaikan dan penguatan kinerja organisasi ke depan.
“Melalui evaluasi ini, kami memastikan seluruh target kinerja Biro Organisasi tetap selaras dengan visi dan arah pembangunan daerah Sulawesi Barat,” tambahnya.
Dengan capaian tersebut, Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan optimalisasi anggaran guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. (*/wu)
