Ketua Komisi III DPRD Sulbar Usman Suhuriah, menyampaikan bahwa rapat ini diharapkan menghasilkan catatan dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara.
“Teman-teman Gerakan Vendetta meminta DPRD Sulbar memfasilitasi RDPU ini agar seluruh pihak dapat memberikan penjelasan terbuka. Harapan kami, rapat ini menghasilkan catatan bersama untuk ditindaklanjuti,” ujar Usman.
Dari hasil RDPU tersebut, terdapat 11 poin kesepakatan yang disetujui bersama, di antaranya:
- Pembangunan Bendungan Budong-Budong akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, sesuai ketentuan peraturan dan dokumen resmi.
- BWS Sulawesi V berkomitmen menyelesaikan pembebasan lahan kepada warga tertanggung yang masih berproses.
- Komisi III DPRD Sulbar meminta pimpinan BWS Sulawesi V melakukan evaluasi terhadap dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum internal saat aksi unjuk rasa di kantor balai.
- Proyek pengendalian banjir Sungai Kalukku dimulai pada 15 Mei–31 Desember 2025, dengan nilai kontrak Rp41 miliar, dilaksanakan oleh KSO PT. Lingkar Tantui, sepanjang 3 km.
- Pembebasan lahan Bendungan Budong-Budong telah mencapai 85%, dengan 15% sisanya masih dalam proses penyelesaian.
- Kontrak pembangunan Bendungan Budong-Budong dimulai Desember 2020 dan ditargetkan rampung 2027, dengan nilai kontrak Rp1,02 triliun.
- Gerakan Vendetta mengusulkan pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkungan BWS Sulawesi V untuk mempermudah akses informasi publik.
- BWS Sulawesi V mengapresiasi kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui Gerakan Vendetta.
- Badan Gizi Nasional (BGN) Sulbar menegaskan komitmennya untuk bekerja dengan standar nasional dan tetap terbuka kepada publik.
- BGN Sulbar akan melakukan pemantauan terhadap tim investigasi kasus luar biasa (KLB) di wilayah Sulbar dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.
- Data pelaksanaan Program MBG di Sulbar per 8 Oktober 2025, yaitu:
- Jumlah dapur di wilayah Sulbar: 60 dapur
- Kabupaten Mamuju: 16 dapur
- Anggaran per dapur: Rp400 juta
- Jumlah penerima manfaat: ±3.000 porsi per hari
- Nilai per porsi: Rp15.000 (Rp10.000 bahan makanan, Rp3.000 operasional, Rp2.000 sewa dan lainnya)
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui pencegahan stunting dan malnutrisi, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dengan adanya forum RDPU ini, DPRD Sulbar menegaskan komitmennya sebagai lembaga representasi rakyat yang aktif menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memastikan setiap program strategis dijalankan secara transparan, adil, dan berpihak kepada warga Sulawesi Barat. (*/wu)
