Mamuju – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (29/1/2026), di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar. Rapat ini memfokuskan pembahasan pada target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Monev tersebut bertujuan memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan efektif, sekaligus menjadi forum evaluasi kinerja antara eksekutif dan legislatif.
Hadir mewakili Bapenda Sulbar, Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) Muh. Saleh, didampingi Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Gaffar serta Plt. Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Agus Salim Machmoed, beserta jajaran.
Rapat juga dihadiri Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai organisasi perangkat daerah yang pada Tahun Anggaran 2025 masih tergabung dalam struktur pengelolaan keuangan bersama Bapenda Sulbar. Kehadiran kedua OPD tersebut penting dalam menyelaraskan data dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.
Dari unsur legislatif, rapat dipimpin oleh jajaran pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan dihadiri anggota Komisi II, Sulfakri Sultan.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa rapat monitoring dan evaluasi bersama DPRD merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi dan meningkatkan kinerja pengelolaan PAD.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang evaluasi yang konstruktif. Masukan dari Komisi II DPRD sangat penting untuk memastikan pengelolaan PAD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai target,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kabid P2IT Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, memaparkan capaian kinerja serta realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025, termasuk sejumlah tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi PAD.
“Forum monev ini menjadi wadah strategis untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, agar pengelolaan PAD ke depan semakin optimal dan berkelanjutan,” kata Saleh.
Pelaksanaan rapat monev ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin solid dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*/wu)
