Mamuju, – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan komitmennya dalam menjaga stabilitas fiskal daerah melalui partisipasi aktif dalam Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar di Hotel Matos, Mamuju.
BPKPD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, A. Kustia Hatta, beserta tim teknis. Mereka turut berdiskusi dalam forum strategis ini untuk menyoroti berbagai aspek kinerja fiskal daerah, tantangan pelaksanaan APBD, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahyo Purnomo, yang menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, transparan, dan berintegritas.
Dalam pemaparan KFR, sejumlah catatan penting disampaikan, antara lain:
Pertumbuhan Penerimaan Pajak masih menyisakan potensi dari sektor UMKM yang belum tergarap optimal.
Realisasi PNBP tumbuh 160,66% (y-o-y), namun masih bertumpu pada pendapatan sewa Barang Milik Negara (BMN), terutama dari sektor pelabuhan.
Belanja Modal APBN/APBD rendah – bahkan di bawah 20% dari pagu. Terdapat 44 satuan kerja dengan pagu belanja modal, namun realisasinya 0% karena belum memasuki tahap lelang.
Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan belum terealisasi karena masih dalam tahap awal pengadaan serta belum lengkapnya dokumen persyaratan di sejumlah daerah.
Menanggapi hasil KFR, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa BPKPD memiliki peran vital sebagai Bendahara Umum Daerah dalam menjaga tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel.
“Diseminasi Kajian Fiskal Regional ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi fiskal daerah dan pusat. BPKPD Sulbar bertanggung jawab memastikan pengelolaan APBD yang sehat, transparan, dan tepat sasaran. Komitmen ini sejalan dengan Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ali Chandra menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal daerah harus selaras dengan visi misi pembangunan SDK–JSM, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Kehadiran BPKPD dalam forum KFR menjadi bagian dari semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kualitas pengelolaan keuangan, mempercepat penyerapan anggaran, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Dengan memperhatikan berbagai tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan mempercepat realisasi dan prioritas program pemerintah.
Melalui peran aktif dalam forum KFR, BPKPD Sulbar menunjukkan kesiapan dan komitmen untuk menjadi motor penggerak dalam penguatan fiskal daerah. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Sulbar. (*/wu)
