“Sarana dan prasarana ini menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan, konservasi, serta pelayanan kepada nelayan perikanan tangkap,” ujar Abdul Gani.
Selain itu, Bidang Perikanan Tangkap juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan nelayan. Kolaborasi tersebut dinilai krusial agar program pemerintah dapat berjalan seiring dengan kebutuhan riil di lapangan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan gambaran umum kondisi pulau-pulau dan perairan konservasi yang menjadi wilayah pengelolaan DKP Sulbar. Wilayah ini memiliki potensi kelautan yang besar, namun membutuhkan pengelolaan yang terencana, terintegrasi, dan berbasis data agar tetap lestari.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pembenahan dan inventarisasi aset Bidang Perikanan Tangkap dan TRL. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung program kerja dinas.
Seiring terbentuknya UPTD Pengelolaan Kelautan dan Pesisir di Kepulauan Balabalakang, DKP Sulbar berencana melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Selanjutnya, akan disusun proposal yang diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memperkuat dukungan program dan anggaran.
Kepala DKP Sulbar Safaruddin, dalam arahannya menegaskan pentingnya pengelolaan Kepulauan Balabalakang sebagai bagian dari dukungan terhadap Panca Daya Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, khususnya dalam pengendalian inflasi melalui sektor kelautan dan perikanan.
Ia berharap Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir dapat bekerja secara sinergis dalam pengelolaan wilayah kepulauan di Kabupaten Mamuju, sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
Rapat ini merupakan pertemuan kedua yang digelar DKP Sulbar setelah sebelumnya melaksanakan rapat serupa bersama bidang lain. Langkah tersebut mencerminkan komitmen DKP Sulbar dalam memperkuat koordinasi internal guna mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*/wu)
