Keberhasilan ini terwujud berkat upaya Pemprov Sulbar yang menyesuaikan peraturan daerah dengan regulasi yang berlaku di tingkat nasional, serta komunikasi yang lebih intensif dengan perusahaan kelapa sawit, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas’ud menyebutkan bahwa potensi PAD dari sektor PAP di Kalimantan Timur masih sangat besar. Meskipun PAD dari sektor tersebut saat ini baru mencapai Rp15 miliar per tahun, dengan jumlah perusahaan kelapa sawit yang mencapai 112 unit dan produksi tandan buah segar (TBS) sekitar 21 juta ton per tahun, angka ini masih dapat ditingkatkan.
Sulawesi Barat, yang hanya memiliki 16 perusahaan kelapa sawit dengan produksi 345 ribu ton per tahun, telah berhasil menunjukkan bahwa dengan regulasi yang tepat dan pendekatan yang strategis, PAD dari sektor ini dapat berkembang pesat.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Rudy Mas’ud berencana membawa gagasan optimalisasi PAP yang diterapkan di Sulbar ke forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Ia juga berharap agar pajak air permukaan ini dapat diterapkan secara seragam di seluruh provinsi di Indonesia.
“Kami akan membawa gagasan ini ke APPSI dan berharap bisa diterapkan di seluruh provinsi. Terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Barat atas ilmunya yang akan menjadi amal jariyah,” ungkap Rudy Mas’ud. (*/wu)
