MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memastikan komitmennya dalam mendukung pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) IDI Tingkat Provinsi yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Jumat (27/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Kesbangpol Sulbar ini merupakan tahapan krusial dalam pengukuran IDI 2025 di tingkat provinsi. Monitoring dan evaluasi difokuskan untuk memastikan proses pengumpulan data dan validasi indikator demokrasi berjalan sesuai dengan pedoman serta metodologi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dalam forum tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin akurasi serta objektivitas pengukuran IDI. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengukuran IDI sendiri bertujuan untuk memotret perkembangan demokrasi di daerah berdasarkan sejumlah indikator, meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kualitas lembaga demokrasi. Hasil pengukuran ini nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan strategis dalam rangka penguatan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.