Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), terus bergerak mencari dukungan anggaran di tengah tantangan minimnya kapasitas fiskal daerah.
Tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar diperkirakan hanya berkisar Rp1,6–Rp1,7 triliun, turun signifikan akibat kebijakan penghapusan DAK Fisik, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 16,5%, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 74,6%.
Kondisi ini membuat ruang fiskal Pemprov Sulbar terbatas untuk membiayai program prioritas seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pendidikan.
Namun, SDK tidak tinggal diam. Lewat pendekatan intensif kepada pemerintah pusat, ia berhasil membuka ruang dukungan anggaran tambahan untuk pembangunan di Sulbar.
Teranyar, dalam dua hari kunjungan kerja di Jakarta, Gubernur Suhardi Duka berhasil mengamankan dukungan APBN senilai Rp1,04 Triliun dari beberapa kementerian. Nilai itu belum termasuk investasi jaringan internet dan program literasi yang ditaksir bernilai puluhan miliar rupiah.
Rp470,82 miliar dari Kementerian Sosial untuk program perlindungan sosial serta Rp200 miliar untuk pembangunan dua gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar.
