MAMUJU, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Kerja Pengumpulan dan Pengolahan Data (TKP2D) Zona Konservasi Air Tanah melakukan koordinasi lintas instansi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sulawesi, Rabu (11/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan data teknis dalam rangka penetapan zona konservasi air tanah yang akurat dan berkelanjutan.
Koordinasi yang berlangsung di kantor BWS V Sulawesi tersebut dipimpin Ketua TKP2D Zona Konservasi Air Tanah, Menik Widiastuti, bersama jajaran pejabat fungsional penyelidik bumi dan analis Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas ESDM Sulbar. Rombongan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penatagunaan Sumber Daya Air (PSDA) BWS Sulawesi V, Akhmad Yusron.
Menik Widiastuti menjelaskan, pengumpulan data difokuskan pada Kabupaten Polewali Mandar sebagai wilayah prioritas. Selain itu, tim juga menghimpun data pendukung untuk Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu yang berada dalam cakupan cekungan air tanah daerah provinsi.
“Selain Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu juga diharapkan datanya dapat diperoleh melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai,” ujarnya.
Kepala Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas ESDM Sulbar, Wisnu Hasta Praja, menegaskan koordinasi lintas instansi ini sangat krusial untuk memetakan kondisi cadangan air tanah, mulai dari wilayah dengan ketersediaan air melimpah, area yang mulai kritis, hingga zona resapan atau imbuhan.
“Koordinasi ini bukan sekadar pertukaran data, melainkan wujud nyata kolaborasi pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga ketersediaan air tanah bagi generasi mendatang,” ungkap Wisnu.
Upaya ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga melalui program Pancadaya, khususnya misi keempat tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menyatakan dukungannya terhadap sinergi tersebut. Ia berharap data yang terkumpul dapat segera diolah untuk mempercepat penetapan zona konservasi air tanah di Sulbar.
“Data ini akan menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan perizinan serta perlindungan lingkungan ke depan,” pungkasnya. (*/wu)
