“TPP bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi bentuk penghargaan atas kinerja ASN. Sistem ini harus adil, terukur, dan mampu memotivasi aparatur agar bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat,” tegas Suhardi Duka.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan skema baru TPP mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, efisiensi anggaran, serta keselarasan dengan arah pembangunan Sulbar yang berlandaskan tata kelola pemerintahan bersih dan berintegritas.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa perubahan TPP merupakan wujud komitmen Pemprov Sulbar dalam memperbaiki sistem penganggaran dan manajemen ASN berbasis kinerja.
“Perubahan TPP 2026 kami arahkan agar lebih proporsional dan selaras dengan capaian kinerja, bukan sekadar rutinitas administratif. Prinsipnya harus transparan, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan,” tutur Ali Chandra.
Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah ini, Pemprov Sulbar berharap mekanisme TPP 2026 dapat menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kinerja ASN, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. (*/wu)
