Mamuju, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah bersiap menghadapi tantangan baru menyusul penurunan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBD 2026. Meski demikian, Dinas Perkebunan Sulbar menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan anggaran yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya para petani perkebunan.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, usai menghadiri Rapat Kerja Pemprov Sulbar Tahun 2025 di Ruang Pola Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta diikuti oleh seluruh pimpinan OPD.
Dalam arahannya, Gubernur memaparkan kondisi fiskal daerah dan penyesuaian TKD yang awalnya diprediksi naik 9,37%, namun justru mengalami penurunan sebesar 16,12%. Menanggapi hal ini, Gubernur menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan mengarahkan belanja langsung kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi “Panca Daya” – pendekatan pembangunan berbasis data dan analisis kebutuhan daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut, Faizal menyampaikan bahwa Dinas Perkebunan akan segera melakukan penyesuaian anggaran dengan asumsi pengurangan pagu lebih dari Rp6 miliar.
“Penyesuaian ini akan kami lakukan secara terukur, sesuai arahan Bapak Gubernur. Namun yang paling penting, kami tetap memprioritaskan belanja bantuan untuk petani agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Faizal.
Ia juga memastikan bahwa meski dilakukan efisiensi, program-program strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan secara inklusif dan berkelanjutan tetap akan dijalankan.
“Fokus kami adalah memperkuat daya saing petani, meningkatkan produktivitas, dan membuka akses pasar bagi komoditas unggulan perkebunan Sulbar,” tambahnya.
Dengan langkah penyesuaian yang tepat sasaran, Dinas Perkebunan optimistis dapat tetap mendukung visi pembangunan Sulbar yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (*/wu)
