-
Telur: 2 butir per hari untuk setiap balita dan ibu hamil selama 2 minggu hingga 2 bulan ke depan.
-
Beras: dikonsumsi setiap hari sebagai sumber karbohidrat utama.
-
Abon dan susu: dikonsumsi 2–3 kali per minggu.
“Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi gerakan berkelanjutan untuk memperbaiki status gizi masyarakat, meningkatkan asupan energi dan protein hewani, serta memperkuat sistem imun,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah, PKK, dan tenaga kesehatan untuk memastikan program berjalan efektif hingga tingkat desa.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak, terutama Ketua TP-PKK Sulbar, camat, dan kepala puskesmas yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Semoga menjadi pondasi bagi kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan gizi dan pangan ke depan,” pungkas Abdul Waris.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulbar Harsinah Suhardi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan gizi keluarga, khususnya bagi ibu hamil dan anak balita.
“Kita harus melihat realitas dengan mata terbuka. Saat ini Sulbar menghadapi tantangan serius dalam status gizi masyarakat,” ujar Harsinah.
Ia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2024, angka prevalensi stunting di Sulbar mencapai 35,4 persen, naik 5,1 persen dari tahun sebelumnya. Di Kabupaten Mamuju sendiri, angka stunting mencapai 38,7 persen, meningkat 5,9 persen dalam setahun terakhir.
“Ini adalah alarm serius bagi kita semua. Stunting bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi ancaman nyata bagi kualitas sumber daya manusia, kecerdasan anak, dan masa depan bangsa,” tegasnya.
Menurut Harsinah, program bantuan makanan bergizi ini bertujuan meningkatkan asupan protein hewani masyarakat agar mampu memperbaiki status gizi, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Tubuh yang sehat akan melahirkan pikiran yang cerdas, semangat tinggi, dan karakter kuat. Itulah dasar membangun SDM unggul di Sulbar,” ujarnya.
Harsinah juga mengajak seluruh kader PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk menjadi garda terdepan dalam mendampingi keluarga yang mengalami kekurangan gizi.
“Mari jadikan kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tapi gerakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutup Harsinah.
(*/wu)
