Mamuju – Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Baratmenerima laporan resmi Prakiraan Cuaca Pelabuhan dari BMKG Kelas II Tampapadang Mamuju, sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi risiko hidrometeorologi di wilayah pesisir Sulbar.
Laporan BMKG bernomor B/ME.01.02/CP/02/MJU/II/2026 tersebut berlaku mulai 3 Februari 2026 pukul 08.00 WITA hingga 6 Februari 2026 pukul 08.00 WITA, dan mencakup kondisi cuaca serta kelautan di sejumlah pelabuhan strategis di Sulawesi Barat.
Beberapa pelabuhan yang masuk dalam prakiraan antara lain Tanjung Silopo, Polewali, Tinambung, Majene, Pelabuhan Baru Majene, Palipi, Pamboang, Dermaga Dungkait, serta Pelabuhan Ferry Mamuju.
Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan bahwa pemantauan informasi BMKG dilakukan secara rutin sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah, sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini.
“Pusdalops BPBD secara berkala memonitor informasi BMKG sebagai dasar peringatan dini. Data ini sangat penting untuk mendukung keselamatan aktivitas pelayaran, nelayan, dan masyarakat pesisir,” ujar Yasir Fattah, Senin (2/2/2026).
Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi umum cuaca dan kelautan di wilayah pelabuhan Sulbar menunjukkan visibilitas 6–7 kilometer, suhu udara berkisar 23–32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara relatif tinggi. Kecepatan angin diprakirakan berada pada kisaran 1–16 knot, dengan hembusan angin (gust) yang dapat mencapai 20–24 knot pada waktu tertentu.
Sementara itu, tinggi gelombang signifikan umumnya berada pada kisaran 0,3–1,1 meter, namun berpotensi meningkat hingga 1,3–1,6 meter, terutama di wilayah Majene dan sekitarnya. Selain itu, perubahan arah arus permukaan serta kondisi pasang surut perlu diwaspadai, khususnya oleh kapal kecil dan perahu nelayan.
Yasir Fattah menegaskan, meski kondisi gelombang tergolong sedang, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama bagi nelayan tradisional dan aktivitas penyeberangan laut.
“Kami mengimbau operator pelabuhan, nelayan, dan masyarakat pesisir untuk selalu memantau informasi resmi BMKG serta berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait sebelum melaut. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya. (*/wu)
