Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi dalam Rapat Pleno Finalisasi Penilaian Kinerja Stunting Kabupaten se-Sulawesi Barat Tahun 2024, yang digelar di Hotel Grand Putra, Mamuju, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi memastikan evaluasi penurunan stunting berjalan objektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Rapat pleno dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (PPM) Bapperida Sulbar Andi Almah Aliuddin, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar, Darmawati Ansar.
Kegiatan ini dihadiri oleh para tim panelis yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Barat.
Pleno tersebut merupakan tahapan akhir sebelum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yang akan menetapkan hasil penilaian kinerja kabupaten dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Hasil penilaian ini juga akan menjadi laporan resmi ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari evaluasi nasional.
Selama pleno, tim penilai provinsi membahas hasil verifikasi data dan dokumen pendukung dari seluruh kabupaten, termasuk laporan pelaksanaan intervensi gizi, berita acara rembuk stunting, hasil pengukuran status gizi balita, serta bukti dukungan lintas sektor.
Pimpinan sidang, Andi Almah Aliuddin, menyebut pleno ini sebagai wujud akuntabilitas dan profesionalitas Pemerintah Provinsi dalam memastikan penilaian berjalan objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Kita ingin hasil penilaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menggambarkan kerja nyata di lapangan. Hasilnya nanti akan dituangkan dalam SK Gubernur dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Rapat pleno menyepakati bahwa berita acara resmi hasil penilaian akan segera disusun sebagai dasar penetapan SK Gubernur Sulawesi Barat dan pelaporan ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, menegaskan bahwa penilaian kinerja stunting kabupaten merupakan perwjudan dalam membangun generasi Sulbar yang sehat, kuat, dan produktif.
“Pemerintah Provinsi menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas lintas sektor yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini sejalan dengan misi ketiga, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” jelasnya.
Sebagai lembaga perencana, Bapperida Sulbar menilai proses penilaian ini sebagai instrumen strategis untuk mengukur efektivitas intervensi kabupaten, memperkuat tata kelola pembangunan manusia, serta memastikan bahwa visi gubernur dijalankan secara terukur, terencana, dan berkelanjutan.
(*/wu)
