Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai solusi menghadapi kompleksitas pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pertemuan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Barat, yang digelar di Ruang Rapat Bapperida, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).
“Sulbar harus mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, termasuk kawasan hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Junda Maulana, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja REDD+.
Ia menekankan, skema perdagangan karbon dapat menjadi salah satu terobosan fiskal bagi daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Potensi kawasan hutan Sulbar yang luas, menurutnya, dapat dioptimalkan tidak hanya sebagai penyerap emisi karbon, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah berbasis lingkungan.
Pertemuan Pokja ini merupakan bagian dari program “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi terhadap Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat.” Program ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian penyaluran dana RBP REDD+ periode 2024–2027 antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan SCF sebagai lembaga perantara.
Junda Maulana juga mengungkapkan bahwa audiensi bersama SCF dan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, telah dilakukan untuk membahas peluang implementasi perdagangan karbon di tingkat daerah.
