“Intinya, kami berdiskusi tentang bagaimana menyusun anggaran tahun 2026 agar tetap sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah, meskipun dana dari pusat mengalami penurunan,” ujar Hasanuddin.
Pihak Banggar DPRD Pasangkayu berharap arahan dan strategi dari pemerintah provinsi dapat membantu memastikan agar program prioritas daerah tetap berjalan optimal, meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Hasanuddin menegaskan, penyusunan anggaran di Sulawesi Barat akan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan resmi yang sejalan dengan program prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagaimana tertuang dalam RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029. Dokumen tersebut memuat proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara terintegrasi.
Pertemuan ini menjadi bukti komitmen Bapperida Sulbar untuk menjaga keselarasan arah pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan di Sulawesi Barat dapat terus berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional. (*/wu)
