Mamuju – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar silaturahmi dan konsolidasi program bersama Tim Ahli Evaluasi Program Gubernur Sulbar, Kamis (29/1/2026), di Aula DKP Sulbar. Kegiatan ini bertujuan memperkuat arah kebijakan serta efektivitas program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, sebagai bagian dari dukungan terhadap visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya pada sektor perikanan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir.
Hadir dalam pertemuan tersebut Tim Ahli Gubernur Sulbar Abdul Waris Bestari dan Bayu, seluruh kepala bidang lingkup DKP Sulbar, serta Kepala UPTD BBIP Poniang. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan ini dimanfaatkan sebagai ruang diskusi terbuka untuk mengevaluasi program yang telah berjalan serta merumuskan langkah perbaikan ke depan.
Dalam diskusi, dibahas capaian program DKP Sulbar beserta dampaknya bagi masyarakat, termasuk potensi pendapatan daerah dari sektor perikanan, peran pelabuhan perikanan, serta optimalisasi fasilitas pendukung lainnya.
Safaruddin menegaskan bahwa seluruh program pemerintah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyampaian informasi program dan bantuan kepada publik harus dilakukan secara terbuka dan mudah dipahami.
“Program yang baik harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diketahui secara luas. Di sinilah pentingnya komunikasi yang terbuka dan peran media,” ujar Safaruddin.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan bersama dalam pengelolaan wilayah kepulauan, khususnya Kepulauan Balabalakang, serta rencana DKP Sulbar untuk kembali mengajukan proposal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI guna memperkuat pengelolaan sumber daya laut di Sulawesi Barat.
Selain itu, DKP Sulbar tengah menjajaki kerja sama dengan investor untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan Palipi, terutama dalam mendukung pemasaran ikan teri. Pelabuhan perikanan dinilai memiliki peran strategis, baik sebagai pusat aktivitas nelayan maupun sebagai sumber pendapatan daerah.
Topik lain yang turut dibahas adalah upaya menjaga stabilitas harga ikan, melalui pengawasan jalur distribusi hasil perikanan, pemanfaatan cold storage, serta pembenahan pengelolaan pabrik es milik DKP Sulbar agar lebih optimal.
Sementara itu, UPTD BBIP Poniang didorong untuk terus meningkatkan produksi bibit ikan guna memenuhi kebutuhan pembudidaya. DKP Sulbar juga membuka peluang kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa agar generasi muda terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melibatkan konten kreator lokal dalam publikasi kegiatan DKP Sulbar, khususnya saat penyerahan bantuan kepada nelayan, agar informasi lebih dekat, menarik, dan mudah diterima masyarakat.
Menutup pertemuan, Safaruddin mengajak seluruh ASN DKP Sulbar untuk aktif menyebarkan informasi positif melalui media sosial resmi DKP Sulbar sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang jujur, terbuka, dan membumi. (*/wu)
