Mamuju, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat merespons rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar yang disampaikan Kepala BPS Sulbar Suri Handayani, Kamis, 5/2/2026. Respons tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data dan evaluasi kinerja ekonomi.
Berdasarkan analisis komprehensif terhadap empat indikator utama pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan (Gini Ratio), dan ketenagakerjaan, Bapperida menilai pembangunan ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.
Capaian ini dinilai sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam menjaga stabilitas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dengan tetap mengedepankan prinsip pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kepala Bapperida Sulbar Amujib menyampaikan bahwa narasi utama dari data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tergolong solid dan relatif inklusif. Hal tersebut ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, meskipun tekanan pada sektor ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian serius.
“Dari empat indikator utama yang dirilis BPS, tiga indikator menunjukkan tren positif, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penurunan Gini Ratio. Namun satu indikator yang menjadi perhatian adalah meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka,” jelas Amujib.
Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 mencapai 5,36 persen, dengan tingkat inklusivitas yang relatif terjaga hingga September 2025. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan menjadi sinyal bahwa hasil pembangunan mulai dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Meski demikian, peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus hingga November 2025, serta kenaikan tipis ketimpangan di wilayah perdesaan, menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi masih perlu diperkuat agar mampu menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.
Bapperida Sulbar mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus kebijakan ke depan. Pertama, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat padat karya, terlihat dari meningkatnya pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kedua, ketimpangan di wilayah perdesaan masih menunjukkan tren kenaikan tipis. Ketiga, tingkat pengangguran perempuan dan masyarakat perkotaan relatif lebih tinggi, yang mengindikasikan adanya persoalan struktural terkait akses kerja dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar.
Sebagai langkah strategis, Bapperida Sulbar akan memperkuat pengawalan, sinkronisasi, dan kolaborasi program pembangunan dengan mendorong sektor-sektor padat karya seperti pertanian hilir, UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif. Intervensi di wilayah perdesaan juga akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, serta penguatan koperasi modern.
Selain itu, Bapperida mendorong program penyerapan tenaga kerja perempuan yang inklusif dan fleksibel berbasis komunitas, serta sinkronisasi perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan melalui dokumen RKPD dan KUA-PPAS yang berbasis indikator ketimpangan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
Amujib menegaskan bahwa kerangka Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat menjadi landasan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.
“Pertumbuhan ekonomi harus mampu memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui analisis berbasis data statistik resmi, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar responsif terhadap dinamika ekonomi dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*/wu)
